Sosialisasi Pelayanan Publik Yang Bebas Kkn Dalam Penyaluran Bantuan Alat Tangkap Ikan (Studi kasus dalam penyaluran bubu rajungan di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan)

Penulis

  • Muhayat Muhayat Program Manager Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia
  • Rina Haslita Program Manager Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia
  • Adji Suradji Muhammad Program Manager Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52436/1.jpmi.448

Kata Kunci:

Bubu Rajungan, KKN, Pelayanan Publik

Abstrak

Pelayanan publik yang sarat KKN masih sering terjadi mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pejabat pemerintah yang menjadi tersangka dalam kaitanya dengan pemberian layanan publik. Pelayanan publik yang bebas dari KKN merupakan hak dari setiap warga Negara. Untuk itu pemerintah harus memastikan bahwa setiap keluhan dari masyarakat terkait pelayanan publik akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah harus berkomitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang professional dan berkualitas dari tingkat atas sampai instansi yang paling bawah sekalipun. Untuk memperbaiki pelayanan publik dan mengurangi praktek KKN dalam birokrasi pemerintahan, maka harus terlebih dahulu memahami pentingnya birokrasi yang bersih dan terbebas dari KKN. Penyaluran bantuan alat tangkap ikan berupa bubu rajungan di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan diharapkan sebisa mungkin terbebas dari praktek KKN. Untuk itu maka diperlukan sosialisasi terhadap layanan publik yang bebas dari KKN.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Alatas, S. Hussein, Korupsi : Sifat, sebab dan Fungsi, Jakarta, Lp3ES, 1987.

Albrow, Martin, Birokrasi, Tiara Wacana, Jakarta, 1989.

A. U. Ayodhyoa, Metode Penangkapan Ikan. Bogor: Yayasan Dewi Sri, 1981.

A. V. Brandt, Fish Catching Methods of the World. England: Fishing News Books Ltd, 1984.

BPPI. Klasifikasi Alat Penangkap Ikan. Jakarta: Dirjen Perikanan Tangkap. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2009.

Dwiyanto, D. K. K. Agus DKK, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2003.

Klitgaard, Robert, R. M. Abaroa and H. L. Parris, Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah, Wawasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.

Kumorotomo, Wahyudi, Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa pada masa transisi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

M. Nomura, and T. Yamazaki, “Fishing Techniques,” Compilation of Transcript of Lecturer Presented at the Training Department SEAFDEC. Tokyo: Japan International Corperation Agency, 1975.

Sudirman, Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan. Jakarta:Penerbit Rineka Cipta, 2013.

Sudirman and A. Mallawa, Teknik Penangkapan Ikan. Edisi revisi, 2012.

##submission.downloads##

Diterbitkan

2022-02-24

Cara Mengutip

Muhayat, M., Haslita, R., & Muhammad, A. S. (2022). Sosialisasi Pelayanan Publik Yang Bebas Kkn Dalam Penyaluran Bantuan Alat Tangkap Ikan (Studi kasus dalam penyaluran bubu rajungan di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan). Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2(1), 77-81. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.448