Penyuluhan Hukum Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu

Surahman Surahman; Moh Tavip; Irzha Friskanov. S

doi:10.52436/1.jpmi.745

Penulis

Surahman Surahman Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
Moh Tavip Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
Irzha Friskanov. S Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52436/1.jpmi.745

Kata Kunci:

ASN, Kualitas, Pelayanan Publik

Abstrak

Birokrasi pemerintah memegang peran utama dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan administrasi dalam pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, birokrasi merupakan alat bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik, sebagai perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan. Dalam rangka mencapai tujuan negara, maka pemerintah dituntut melakukan peningkatan kinerja pemerintahan khususnya berkaitan dengan fungsi dan tugas-tugas pemerintah sangatlah diharapkan masyarakat. Dibalik era reformasi yang sedang berjalan sekarang ini khususnya reformasi di bidang tata kelola pemerintahan. Kondisi pelayanan seperti ini perlu segera direformasi guna mewujudkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Metode kegiatan ini adalah metode ceramah dan dialog dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri dengan sasaran yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu. Dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang kualitas pelayanan publik. Hasil kegiatan yakni kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik telah berjalan secara optimal. Akurasi pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih teliti dan berhati-hati sehingga minim terjadi kesalahan. Kesopanan dan sikap ramah yang diberikan juga tergambar dalam pelayanan yang diberikan

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

D. C. Pangestuti and R. Husniaty, "Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kelurahan Limo Depok," Jurnal Abdimas BSI, Vol. 4 No. 1, pp. 47, Februari 2021. DOI: https://doi.org/10.31294/jabdimas.v4i1.8381

A. Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenadamedia, Jakarta, pp. 1, 2014.

J. Widodo, Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja, Bayu Media Publishing, Malang, pp. 5, 2011.

D. Mustafa, Birokrasi Pemerintahan, Alfabeta, Bandung, 2014, pp. 3

D. D. Malik, Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Prima, Mutiara Press, Bandung, pp. 132, 2012.

S. Zauhar, Reformasi Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta, pp. 1, 1994

Y. G. Sutmasa, "Etika Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Negara," Jurnal Ilmiah Cakrawarti, Vo. 2 No. 01, Feb-Jul 2019, pp. 22, DOI: https://doi.org/10.47532/jic.v2i1.116

Irawanto, "Etika Aparatur Pelayanan Publik 'Tinjauan Atas UU Aparatur Sipil negara'," Jurnal Reformasi, Vol. 5, No. 2, pp. 8, 2015. DOI: htpps://doi.org/10.33366/rfr.v512.324

M. Nur, D. Agustian, H. Kefi, "Penyuluhan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Desa di Desa Nifuboke Kabupaten Timor Tengah Utara," BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 2, pp. 294-298, 2022, DOI: 10.31949/jb.v3i2.1829

R. Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Jakarta: Bina Aksara, pp. 12, 1979.